Karena itu, Indonesia harus jauh berpikir ke depan untuk menjaga ketahanan pangannya. Indonesia memiliki sekitar 50 juta hektare lahan pertanian. Sayang, baru separo dari lahan itu yang siap ditanami. Bayangkan jika seluruh lahan bisa dimanfaatkan secara serentak ketika musim tanam tiba. Sungguh luar biasa…

Investasi di bidang pangan ini sangat menggiurkan. Mengapa? Begini ceritanya. Lebih dari 40 juta orang terlibat di bidang pangan ini. Pangan memiliki mata rantai pendukung yang panjang, dari pengadaan bibit, alat pertanian, pupuk, hingga pengaturan irigasi. Mata rantai inilah yang menjadi penjaga kesuksesan musim tanam, yang memang menentukan ketersediaan pangan 240 juta penduduk.

Komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, tebu atau ternak semisal sapi, kambing, ayam, serta perikanan secara meluas menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Harap diingat, 60 persen ketergantungan ekonomi berada di mata rantai pangan. Simak saja, mata rantai dari perusahaan penggilingan daging, pembibitan tanaman dan ternak, serta perusahaan pengolah makanan dan pakan. Restoran dan rumah tangga akan jadi penyedia akhirnya. Sekitar Rp 2000 triliun yang berputar di Indonesia per tahun berasal dan berawal dari mata rantai pangan.

Kebutuhan 70 juta ton setara beras per tahun untuk Indonesia selama tiga tahun terakhir masih bisa dipenuhi. Swasembada beras menjadi bukti kemandirian penyediaan pangan secara menyeluruh dan independen. Hal ini juga membuktikan mata rantai dari penyedia bibit hingga jutaan keluarga petani yang menjadi penanggung kerja dan penggagas keberhasilan tanam itu berjalan dengan baik.

Sekitar 50-60 persen produksi beras tersebut dihasilkan dalam musim tanam utama Desember 2009-April 2010. Inilah masa yang menentukan keberhasilan ketahanan pangan, yang menjamin ketahanan politik dan pemerintahan. Sekitar Rp 200 triliun dipertaruhkan dalam empat bulan tersebut hanya dari tersedianya beras.

Masa empat bulan itu tentu saja juga akan memengaruhi ketahanan ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini penyebab inflasi berantai yang paling ganas adalah jika ketersediaan beras dan mata rantainya terganggu.

Karena itu, kemauan pemerintah menaikkan dan mengatur harga dasar gabah untuk menaikkan kesejahteraan petani justru menjadi sumber utama perbaikan daya beli masyarakat tahun depan.

Kalau saja petani mendapat dukungan kenaikan harga dasar gabah sekitar 15-20 persen, maka dapat dipastikan mata rantai 40 juta orang itu akan mendapat peningkatan daya beli sampai 30 persen. Hal ini tentu akan meningkatkan daya beli di sektor riil secara berantai. Pembelian sandang, peningkatan kon­sumsi pulsa, sampai investasi sepeda motor dan mobil akan meningkat 5-10 persen hanya dari sektor pertanian. Tentu dengan mata rantai yang menyertai sektor tersebut.

Potensi ini perlu disinergikan dengan berbagai rencana pengurangan subsidi pupuk dan bibit sebagai pendongkraknya. Pemanfaatan kesadaran dan pengetahuan untuk menggunakan pupuk organik dan majemuk seperti Phonska akan menjadikan produktivitas pertanian secara menyeluruh makin terjamin.

Persoalan utama yang menjadi dasar penjaminan adalah rehabilitasi irigasi pertanian secara radikal dan menyeluruh. Sentuhan yang lambat terhadap penyediaan irigasi yang selama ini sering terjadi sejak era otonomi daerah harus diakhiri dengan pengadaan alokasi anggaran yang wajar dan sadar untuk mendukung ketahanan pangan.

Selama ini, dana untuk rehabilitasi pengairan dan manajemen air secara keseluruhan sangat minim jika dibandingkan dengan harapan dan kebutuhan petani untuk meningkatkan produktivitas pangan secara berkelanjutan. Belum lagi, banyaknya lahan produktif beralih fungsi. Pun, sungai kian dangkal karena menumpuknya lumpur. Masih lagi ditambah puluhan sumber mata air kering karena lingkungan yang rusak di wilayah pegunungan dan hulu sungai.

Manajemen air dan lahan yang buruk itu membuat sentuhan teknologi yang terus melaju di sisi pengadaan bibit, perbaikan mutu pupuk, dan integrasi pemanfaatan pupuk organik menjadi kurang bermakna. Kini sangat dibutuhkan pengadaan perbaikan saluran air serta peningkatan mutu pekerja dan penyuluh tata cara cocok tanam yang produktif.

Keterpaduan untuk ketahanan pangan masih membutuhkan sentuhan kebijakan yang integral sehingga bisa fokus untuk menjamin ketersediaan pangan selama 10-20 tahun ke depan. Penyusutan lahan, berkurangnya petani produktif karena usia, dan kebutuhan beras yang akan meledak tidak akan mampu teratasi dengan pola yang berlaku saat ini. Penanganan yang radikal sangat dibutuhkan.

Pengadaan petani baru yang mendapat pelatihan secara mendasar dan mutakhir agar mampu jadi pelopor pengerjaan sawah serta lahan pertanian dengan memadukan integrasi teknologi dan pemaham­an lingkungan sangat diperlukan. Namun, hal ini hanya akan berlangsung jika kebijakan pertanian dan ketahanan pangan melibatkan ahli manajemen air, pengadaan irigasi, dan pembangunan waduk atau embung, serta makin terlibatnya ahli klimatologi secara terpadu.

Jawa Timur punya tugas menyediakan cadangan pangan sekitar empat juta ton setara beras dan Sulawesi 2,5 juta ton. Dua wilayah ini harus menjadi perhatian khusus agar negara aman. Demikian pula pengadaan jagung, jika digenjot, kita bukan hanya menghemat devisa, namun juga meningkatkan devisa saat harganya sedang naik. Melihat potensinya, Kalimantan dan Papua semestinya segera disiapkan untuk menjadi penyandang penyedia pangan masa depan dengan pola intensif dan berstruktur serta melibatkan masyarakat.

Mari kita dorong kemampuan para petani dan pemasok pertanian menjadi pahlawan ekonomi bangsa. Mari kita pintarkan bank agar mau menjadi penyandang dana investasi pertanian, dan mari kita sokong anak muda supaya mau ikut terjun dalam dunia pertanian yang makin menjanjikan dan strategis buat ketahanan bangsa.

Sumber : Jawa Pos, Rabu, 30 Desember 2009
Oleh : Kresnayana Yahya, Chairperson Enciety Business Consult

Apa yang ditulis George Junus Aditjondro sebetulnya bukan hal “baru”. Sebab, sudah tabiat doktor kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, ini yang sejak dulu selalu kritis kepada kepada orang-orang di lingkaran pusat kekuasaan. Bagi demokrasi, ini sebetulnya baik. Supaya ada yang menjalankan fungsi kontrol kepada pemegang kuasa. Supaya mereka tidak serakah, tak semena-mena, tak merasa paling benar dan karena itu mengabaikan harapan rakyat.

Buku ini terasa menohok karena George Junus Aditjondro menulis tentang klan keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sosok yang selama ini menjaga citra “bersih”. Tentang jaringan orang dekat, yayasan sosial, usaha bisnis, dan pertemanannya dengan pengusaha dan sosok-sosok yang selama ini dikenal publik.

Terlepas dari kebenaran data yang diungkap George Junus Aditjondro di bukunya, reaksi oleh mereka yang tidak setuju haruslah proporsional. Khususnya SBY dan lingkaran orang-orang dekat tidak perlu panik. Yang diperlukan, barangkali, adalah cukup memberikan bantahan dan klarifikasi ke publik atas data atau opini yang dianggap tidak benar.

Sebagai presiden yang mendapat mandat langsung dari rakyat dengan perolehan dukungan pemilih yang cukup besar, SBY harus percaya diri. Sebuah reaksi berlebihan bisa ditafsirkan sebagai sikap yang tidak demokratis. Apalagi kalau sampai menjadi kontroversi publik yang lama, bertele-tele, malah menjadi tidak produktif dalam pencitraan SBY.

Sekarang bukan zamannya untuk bersikap seperti era Soeharto: memberangus buku atau mencekal penulis. Pada 1990-an George yang saat itu mengajar di Universitas Newcastle, Australia, merasakan betul betapa sakitnya bertahun-tahun dicekal masuk ke tanah airnya sendiri.

Yang harus diingat, apa yang dilakukan George Junus Aditjondro hanyalah menulis buku. Orang boleh tidak setuju dengan metodologi penulisan dan perolehan data yang ditempuh pria berusia 63 tahun ini. Namun, apa pun respons itu, tetaplah harus dalam kerangka intelektual. Misalnya, lewat debat di depan publik atau seperti yang diungkapkan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jogja: lawanlah buku dengan buku “tandingan”.

Kita berada dalam satu barisan dengan Ikapi yang tegas menolak segala bentuk arogansi kekuasaan yang tidak demokratis. Yakni, upaya pembungkaman terhadap hak menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi seperti melarang, menghambat peredaran buku, ataupun menarik buku karya George Junus Aditjondro dari jaringan toko buku seperti terjadi sekarang.

Sekali lagi, sikap kritis yang ditunjukkan mantan dosen Universtitas Satya Wacana, Salatiga, ini hanyalah lewat tulisan di buku. Bukan perbuatan makar yang merongrong kekekuasaan negara sehingga tidak harus dihadapi dengan kuku kekuasaan.

Kalau mau berprasangka baik, buku George Junus Aditjondro adalah sebuah early warning. Sebuah sikap sayang agar SBY tidak seperti para penguasa lalim yang jatuh karena menumpuk kekuasaan dan harta. Agar klan Yudhoyono dan Cikeas bukan menjadi “gurita” yang serakah dan menakutkan. Cukup menjadi cumi-cumi yang bermanfaat dan menghidupi orang banyak. (*)

Sumber : Jawa Pos ( Jati Diri ) Rabu, 30 Desember 2009

Semua dia selesaikan dengan baik. Dalam arti, sebagian sudah teruji menjadi entitas bisnis yang menguntungkan, sebagian lain masih berjalan, dan tak kurang yang masih memperlihatkan prospek jangka panjang. Namun, semua berjalan ”aman-aman” saja alias jauh dari skandal.

Jadi, beberapa mahasiswa yang protes melempar telur ke gedung PLN di Jakarta itu pasti karena belum tahu track record Dahlan Iskan. Karena itu, ketika ada prediksi siapa yang pantas menjadi gubernur Jatim pada pilgub 2009, ada yang menyebut Dahlan Iskan, saya menulis di sebuah harian ”itu bukan level dia”.

Namun, kesimpulan saya itu sangat mungkin salah. Sebab, bagi Dahlan, mengabdi kepada Jatim lebih menarik, lebih menantang, dan pasti lebih afdal. Sebab, Jawa Timur adalah ”tanah air”-nya. Kata pepatah, ”hujan batu di negeri sendiri lebih nikmat daripada hujan emas di negeri lain”.

Karena itu, sangat mungkin mengabdi pada pekerjaan nasional hanyalah kiat menyamping sambil menunggu momentum di mana rakyat Jatim merasa sangat membutuhkan dirinya. Sosok yang sangat dibutuhkan itu merupakan pencitraan atas refleksi prestasi yang diukir. Kapan lagi saatnya menunjukkan darmabakti kalau tidak dimulai sekalian dari skala yang lebih besar (nasional).

Inilah salah satu bentuk tapa ngrame sang Dahlan, untuk akhirnya turun gunung membangun Jatim secara total. Tanda-tanda untuk itu tampak dari sambutan Gubernur Jatim Soekarwo yang langsung memberi ucapan selamat kepada Dahlan melalui iklan di surat kabar.

Ucapan selama ini seakan hendak memastikan Dahlan, meski saat ini lingkup pengabdiannya di tingkat nasional, yang pusat aktivitasnya banyak di Jakarta, tapi jangan lupa bahwa yang membesarkan dirinya adalah Jawa Timur. Jadi, kira-kira maksudnya janganlah lupa sangkan paran. Jangan lupakan sejarah.

Pakde Karwo seakan sedang mengingatkan Dahlan bahwa Jatim lebih ”besar” daripada Indonesia. Buktinya, Saifullah Yusuf, yang sempat menjadi menteri urusan daerah tertinggal, terpanggil menjadi wakil gubernur. Khofifah Indar Parawansa yang juga sempat menjadi menteri terpanggil ikut bertarung menjadi gunerbur Jatim.

M. Nuh dan Pakde

Putra Jatim yang bersinar di kancah nasional lainnya adalah Pak Nuh (Prof Dr M. Nuh) yang kini menjadi menteri pendidikan nasional (Mendiknas). Sejak beliau menjadi Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS), talenta leadership-nya sudah besinar. Banyak idenya yang berkelanjutan dan dirasakan rakyat banyak.

Ketika beliau menjadi menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo), banyak terobosan dibuat. Regulasi dunia penyiaran yang bisa dibilang seperti benang kusut mampu diurai hingga menjadi solusi yang manis. Contohnya, kasus penyiaran televisi di wilayah layanan Surabaya. Bila mengikuti aturan normatifnya, tak ada lagi sisa kanal yang bisa digunakan untuk TV lokal. Padahal, banyak putra daerah yang mengajukan diri menjadi penyelenggara.

Melalui Permen No 12 Tahun 2008, kebuntuan itu dapat ditembus. Akhirnya, Surabaya bisa menggunakan kanal sekunder hingga bertambahlah 10 TV swasta. Saya tak yakin penerusnya, Tifatul Sembiring, berani meneruskan langkah Pak Nuh tersebut. Beberapa pejabat di Postel juga berujar, bila menterinya bukan Pak Nuh, tak mungkin Surabaya punya tambahan 10 TV swasta.

Saya melihat M. Nuh dan Dahlan Iskan ini bertipe sama. Dalam kepemimpinannya, tampak visi ke depan yang jelas, berani mengambil risiko, dan lebih mementingkan hajat hidup rakyat banyak daripada teknis normatif regulatif. Sama juga dengan Dahlan, Pak Nuh juga bakal kena ”hukum karma” agar ingat pada ”tanah leluhur”.

Proses kreatif pola-pola leadership minimal bisa dibagi dua. Pertama, mereka yang masuk melalui jalur parpol. Legitimasinya melalui jalur sosiologis diuji oleh intrik dan teknan atas-bawah. Jalur itu lebih banyak membantu pribadi yang ”dijadikan” karena harus terlalu banyak menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan kompromi-kompromi yang semu. Membutuhkan cost besar dan implikasi balas budi di kemudian hari.

Pola kedua melalui jalur profesionalisme. Legitimasinya melalui jalur karya, diuji oleh kemampuan membuat solusi problem. Cenderung membentuk pribadi yang kuat karena visi idealismenya. Nah, Pak Nuh dan Dahlan cenderung pada pola yang kedua. Jatim membutuhkan figur pemimpin pola kedua, mengingat sudah terlalu lama dan jenuh dengan pendekatan yang pertama. Toh, akhirnya banyak partai yang meminang personal dari jalur kedua dengan alasan tidak adanya kader yang mumpuni.

Karena itu, minimal pada 2014, tapa ngrame mereka berdua sudah selesai dan di Jawa Timur disambut Pakde Karwo untuk cancut taliwondo. Menyingkap lengan baju, membangun Jatim. Tak pelak, 2014 benar-benar menjadi tahun kematangan bagi rakyat Jatim untuk memilih pemimpinnya.

Tiga orang yang saya ulas tersebut (Dahlan, M. Nuh, dan Pakde) ibarat The Three Musketeer dalam legenda rakyat Inggris yang akan menegakkan keadilan dan menggelorakan kemajuan Jatim. Sayangnya, aturannya, dalam satu provinsi tidak boleh ada tiga gubernur, sehingga dua di antaranya harus mengalah. Bergantung rakyat menjatuhkan pilihan.

Supaya ketiganya tetap diberi ruang untuk tapa ngrame, mekanismenya diatur. Bila Pak Nuh jadi gubernur, Pakde ke Jakarta menjadi menteri dalam negeri. Bila Pakde tetap terpilih, Pak Nuh menjadi wakil presiden. Jika Dahlan menjadi gubernur, Pak Nuh dan Pakde Karwo menjadi menteri. Begitu seterusnya. Maaf, ini hanya analisis biasa. Bisa salah, bisa benar. Bergantung Tuhan menghendaki atau tidak. Semoga. (mik)

Sumber : Jawa Pos, Selasa, 29 Desember 2009 ]

Oleh : Redi Panuju, pengajar Fikom Universitas dr Soetomo Surabaya

Sebelum kita bicara bagaimana perda itu mengatur para perokok, ada baiknya juga kita becermin pada kesulitan wali kota Surabaya dan wakilnya, sebagai pribadi, ketika harus berhadapan dengan sebatang rokok. Ini tidak terkait langsung dengan hak asasinya sebagi orang yang punya kebebasan untuk mengisap rokok, tapi lebih sebagai orang yang punya konflik dengan rokok.

Ketika menyinggung Perda No 5 Tahun 2008 yang kemudian populer sebagai Perda Antirokok, meski sebenarnya tidak antirokok, Bambang D.H. adalah orang nomor satu yang paling ingin saya tahu bagaimana sikap pribadinya terhadap rokok.

Kesimpulannya, Bambang D.H. adalah perokok aktif, tapi bukan aktivis. Dia mengaku tidak merokok, kecuali kalau sedang rapat partai. ”Lha, yok opo. Mosok konco-konco politisi podo ngrokok kabeh awak dewe gak ngrokok blas…,” kata wali kota Surabaya yang top markotop ini suatu kali.

Wakil wali kotanya, Arif Afandi, tidak kalah absurdnya. Saya mengikuti perjuangan pria asal Blitar ini untuk berpisah dengan asap tembakau sejak puluhan tahun lalu. Meminjam istilah Gus Ipul, sejak Arif Afandi datang ke Surabaya dengan bekal satu celana, satu baju, dan satu bantal, sebagai wartawan Jawa Pos pada 1994. Ibarat indeks harga saham, grafik perjuangan Wawali untuk berhenti merokok sungguh sangat fluktuatif. Atraktif naik-turun, tapi nyaris tak pernah menyentuh titik absolut pada kata: berhenti.

”Leak, saya sudah lima hari nggak beli rokok,” katanya bangga.

”Betulkah? Wah, hebat dong…”

”Di badan terasa lebih enak ternyata.”

”Pasti lah.”

”Tapi, untuk berhenti seratus persen, masih susah,” lanjutnya.

”Lho, katanya udah nggak beli rokok,” tanya saya agak heran.

”Memang udah enggak beli. Tapi, minta teman.”

”Hahaa…!”

Yang melankolis adalah ketika saya dan Arif Afandi ke Amerika untuk jangka waktu agak lama. Berhari-hari dia menyusun filsafat guna membulatkan tekadnya untuk berhenti merokok. Niatnya, mumpung di Amerika sulit mencari smoking area, sekalian berhenti saja.

Meskipun masih menyimpan beberapa bungkus rokok di slempitan kopernya, dia sudah tak punya korek. Payahnya, meski dia tahu saya tidak merokok, kalau lagi ngebet, dia sering lupa daratan. Lalu, berulang-ulang tanya saya: punya korek? Haha…

Saat di Bandara New Orleans, kami punya waktu dua jam lebih untuk menunggu pindah pesawat. Maka, sisa waktu itu dipakai untuk mencari smoking area yang di Amerika memang cenderung ditempatkan di tempat terpencil. Saya amati bagaimana lapisan plastik pembungkusnya disobek pelan-pelan, lalu ujung rokok dipelintir-pelintir, sangat khas ritual foreplay yang ingin dinikmati hingga taraf imajinasi.

Sebelum mengisap batang rokoknya, dia bilang bahwa ini untuk tombo kangen saja. Karena lama tak merokok. Tidak untuk dinikmati nikotinnya secara sungguh-sungguh. Eh, baru beberapa kali asap dikepulkan, seorang pria datang tergopoh-gopoh.

”Aha… saya sudah tahu sejak dari pintu masuk bandara. Rasanya akan ketemu saudara dari Indonesia karena dari aroma rokoknya, ini pasti rokok dari Indonesia,” katanya. Tahu sejak dari pintu masuk bandara? Kayak komodo aja. Tajam banget indra penciumannya. Kedua perokok itu lantas merokok hingga berbatang-batang dan filosofi tombo kangen gugur berantakan lagi.

Sampai sekarang, saya masih mengamati perjuangan Wawali Arif Afandi untuk berhenti merokok. Apalagi setelah Perda Antirokok diberlakukan di Surabaya. Memang, Wawali Arif Afandi sudah tak terlihat merokok. Tapi, sesungguhnya saya masih curiga. Sebab, di saku baju ajudannya, masih sering terlihat ada rokok putih kesukaan Wawali.

***

Di tingkat rakyat jelata, belitan ketergantungan akan candu rokok pasti jauh lebih rumit. Perda Antirokok tidak melarang kita untuk merokok. Ia hanya bermaksud mengatur para perokok. Bagi yang merokok, jangan mengepulkan asap rokok yang racun nikotinnya bisa terhirup oleh orang yang tidak merokok. Yang ingin merokok silakan merokok, tapi merokoklah di tempat yang semestinya.

Dalam perda itu ada dua kepentingan yang ingin dilindungi. Kepentingan kesehatan yang tidak merokok dan kepentingan HAM para perokok. Kepentingan lain yang jauh lebih besar, yang membuat perda memble, semisal kepentingan industri rokok, akan kita bicarakan lain kali.

Kalau Perda Antirokok ingin bisa diterapkan dengan baik di Surabaya, tentu dibutuhkan sikap sungguh-sungguh dari wali kotanya, wakil wali kotanya, satpol PP, dinas kesehatan, politisi teman-teman wali kota, juga peran aktif masyarakat. Pak Bambang dan Arif, sekarang Anda masih ngrokok apa sudah nggak, sih? Maaf, pertanyaan ini lebih menyangkut kesehatan. Bukan HAM. (*)

Sumber : Jawa Pos, Selasa, 29 Desember 2009

Oleh: Leak Kustiya

Berbagai kasus dan skandal membuat kekusutan reformasi bidang hukum ini. Jika mengamati perjalanan hukum sepanjang 2009, serasa amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hanya merupakan utopia belaka. Hukum yang sejatinya sebagai panglima dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, justru diserongkan bagi kepentingan sesaat oleh sekelompok pihak. Anomali-anomali tatanan bernegara terasa merobek-robek rasa keadilan masyarakat. Bidang Yudisial Upaya pemberantasan korupsi pada 2009 mengalami titik balik (turning point) kemunduran.

Menurut data yang dilansir ICW, dalam paro pertama 2009, 70 persen dari 222 terdakwa kasus korupsi divonis bebas oleh pengadilan, baik di tingkat pertama hingga di Mahkamah Agung. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ironisnya, putusan-putusan pengadilan yang menghukum rakyat kecil semakin meningkat. Tiga butir kakao telah mengantarkan Mbok Minah ke pengadilan, sebutir semangka juga menyeret Samsul Hadi ke meja hijau. Demikian pula Prita yang sedang mencari keadilan malah justru diadili. Semua rakyat kecil tersebut divonis oleh palu hakim, sementara koruptor-koruptor yang menilap uang negara sampai triliunan rupiah dibebaskan Selain putusan di bidang perkorupsian yang sangat memprihatinkan tersebut, Mahkamah Agung juga sering mengeluarkan putusan kontoversial karena di luar batas kewenangannya. Misalnya, Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 yang isinya memerintahkan KPU merevisi SK tentang penetapan kursi DPR. Belum lama ini, MA juga memutus perkara mengenai kebijakan unas dan sistem pendidikan nasional.

Seharusnya memutus perkara-perkara ini adalah wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan MA tersebut hanya berlaku di atas kertas belaka. Bidang Legislasi Proses legislasi yang digodok para wakil rakyat di Senayan juga diwarnai berbagai skandal korupsi kebijakan. Beberapa mereka yang sudah divonis oleh pengadilan. Di antaranya, Al Amin Nasution, Sarjan Taher, dan Yusuf Faisal dalam kasus alih fungsi hutan, Antony Z. Abidin dan Hamka Yamdu dalam kasus aliran dan gratifikasi dana BI, Saleh Jasit dalam kasus Damkar, Abdul hadi dalam kasus korupsi PDT, serta masih sederet nama-nama lain. Korupsi kebijakan oleh oknum anggota DPR merupakan kejahatan dengan modus “dagang sapi” kebijakan. Produk-produk legislasi dalam 2009 juga ikut memperburam potret hukum di Indonesia. Banyak undang-undang yang kualitasnya sangat memprihatinkan serta bermuatan keberpihakan pada segelintir kelompok orang dan merugikan kepentingan rakyat. Tahun 2009 merupakan tahun periode terakhir anggota DPR 2004.

Sebagaimana sebelumnya, pada akhir periode jabatan anggota DPR terjadi fenomena pengelontoran pengesahan undang-undang. Fenomena ini diduga sebagai ajang “jual-beli” atas lolosnya kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu sebagai sponsor. Jika dari segi kuantitas, jumlah UU pada 2009 melonjak tajam, dari segi kualitas malah sebaliknya turun tajam. Pada tahun ini disahkan UU baru yang juga menimbulkan banyak kontroversi di dalamnya. Belum lama ini telah disahkan UU Perubahan Mahkamah Agung yang memperpanjang masa usia pensiun hakim agung, UU Kesehatan yang membuka peluang pelegalan abortus provocatus criminalis, UU Perfilman yang lebih mengarah pada pengaturan tata niaga perfilman daripada peningkatan kualitas dan kreativitas, UU Ketenagalistrikan yang melegitimasi liberalisasi kelistrikan di Indonesia sehingga mengancam TDL tidak terkendali, dan sejumlah legislasi lain. Hal sangat memalukan di bidang legislasi yang terjadi pada 2009 adalah skandal hilangnya satu ayat dalam UU Kesehatan. Pada UU Kesehatan yang sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR, tiba-tiba ayat 2 dari pasal 113 menghilang di Sekretariat Negara sebelum disahkan presiden untuk kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Ayat yang hilang ini mengatur pengamanan zat aditif, termasuk tembakau. Hilangnya ayat tembakau ini diduga terkait adanya invisible hand yang bermain di belakangnya. Sebab, kalau ayat 2 tersebut masuk, akan ada turunannya yang mengatur zat adiktif. Yang terkena dampaknya adalah industri rokok. Kalau ayat tembakau ini hilang, tidak bisa diatur peredaran rokok. Bidang Eksekutif Ranah eksekutif juga tidak luput dari berbagai skandal hukum. Belum lama ini kepada publik dipertontonkan drama selingkuh hukum dengan lakon berjudul “cicak versus buaya” yang berakhir sang buaya lari terbirit-birit entah ke mana perginya.

Presiden telah mengakhiri lakon buaya tersebut secara tepat, meskipun sedikit terlambat. Hikmah dari kasus ini adalah bahwa ternyata hukum telah dijadikan barang komoditas oleh oknum cukong yang bisa mengatur ke mana hukum akan bermuara. Kita patut gelisah terhadap fakta ini karena satu fakta yang terungkap, tetapi berapa banyak fakta perselingkuhan hukum yang tidak terungkap di republik ini. Di penghujung 2009, skandal Bank Century melengkapi keterpurukan hukum akibat permainan oknum elite negeri ini. Kasus yang jika tidak dikelola dengan sungguh-sungguh oleh pemimpin negeri ini, tidak menutup arah ke proses pemakzulan (impeachment), seperti yang menimpa Presiden Gus Dur pada 2001 lalu. Kita semua tidak menghendaki pemakzulan kembali terjadi di republik ini karena akan menelan ongkos politis, ekonomis, dan sosial yang sangat besar. Tetapi, fakta ini harus membuka mata semua pihak bahwa suara rakyat tidak boleh dilawan karena suara rakyat adalah suara kebenaran yang berasal dari Tuhan (vox populi vox dei).

Semua peristiwa tersebut di atas harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam meninggalkan 2009 untuk menapak lembaran baru 2010. Negeri ini tidak akan pernah keluar dari kubangan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan jika hukum tidak ditegakkan dan masih menjadi alat kekuasaan. Semoga Allah SWT merahmati kita semua di tahun depan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. (*)

Sumber : Jawa Pos, Selasa, 29 Desember 2009

Oleh : Dr M. Hadi Shubhan SH MH CN , dosen Fakultas Hukum dan Sekretaris Universitas Airlangga.

Meski akhirnya kasus mereka berhenti karena tekanan publik yang keras, itu tidak menghilangkan sebuah fakta bahwa mafia keadilan masih bercokol kuat di institusi penegak hukum kita.