Masih Relevankah Unas Diterapkan?

MASIH perlukah menjadikan nilai ujian nasional (unas) sebagai syarat utama kelulusan siswa? Walaupun pertanyaan itu sudah dilontarkan berulang-ulang – bahkan sejak awal unas digelar-, saat ini pertanyaan menggugat tersebut harus kita munculkan lagi. Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi pemerintah yang ingin tetap menggelar unas menjadi momentum bagi kita semua untuk berpikir kembali mengenai urgensi unas itu.

Melawan Noe-Namrudisme

“ORANG yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan.” (Confusius)

Apa yang disampaikan Confusius tersebut sebenarnya mengingatkan kita tentang pentingnya menyederhanakan ucapan, mengendalikan lisan, atau tidak banyak mengobral kata dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tidak banyak obral ucapan berarti mengurangi risiko kesalahan, bias, dan kemungkinan informasi yang menyesatkan dan merugikan orang lain atau masyarakat.

Kotak Hitam Demokrasi

PENJELASAN dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dugaan kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century masih menyisakan beragam ketidakpuasan banyak pihak. Yang ditunggu-tunggu publik ternyata tidak sesuai dengan harapan. Banyak pihak yang kecewa dengan penjelasan normatif tersebut. Sebab, yang disampaikan Presiden SBY dinilai tidak konsisten dengan statemen sebelumnya ketika presiden melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa nasional Minggu, 22 November 2009.

Pidato Multitafsir SBY

ANTIKLIMAKS, barangkali, merupakan ungkapan yang tepat dinisbatkan kepada pidato Presiden SBY pasca dikeluarkannya Laporan dan Rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atau yang dikenal dengan Tim 8. Berbeda dengan laporan dan rekomendasi Tim 8 yang diapresiasi banyak pihak sebagai masukan yang bernas dan progresif, tanggapan SBY terhadap rekomendasi itu justru menimbulkan polemik baru karena dianggap multitafsir, bahkan terkesan membingungkan.

HUT PGRI 25 November 2009 (Mengeliminasi Kecemburuan Guru)

SELAMA ini ada kesepakatan tak tertulis antara Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi nasional yang menghimpun guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan metode meningkatkan kesejahteraan beriringan dengan peningkatan keprofesionalan para guru itu sendiri.

Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah

HARI ini, 8 Dzulhijjah 1430 Hijriah Muhammadiyah genap berusia satu abad. Perhitungan ini tentu didasarkan pada kalender qamariah. Berbagai acara telah dilangsungkan di seluruh penjuru tanah air untuk menyambut tahun kelahiran (milad) Muhammadiyah. Apalagi, pada perayaan milad kali ini Muhammadiyah berusia satu abad. Itu berarti pada tahun mendatang Muhammadiyah akan memasuki abad baru yang penuh dengan tantangan.

Mengurai Kasus Century

KASUS pengucuran dana penyelamatan (bailout) Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century terus menggelinding. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeber temuan tentang beberapa pelanggaran dalam penyelamatan bank itu, kemarin giliran Menkeu dan BI mengadakan jumpa pers.

Ruwetnya Menceritakan Demokrasi

Menulis cerita bertema demokrasi rupa-rupanya sama sulitnya dengan menulis pornografi. Setidaknya begitulah yang saya alami. Nanti akan saya bicarakan lebih lanjut, tetapi ada satu urusan yang perlu saya jelaskan lebih dulu, yakni menyangkut email yang saya terima beberapa hari lalu.

Surat Terbuka untuk Presiden

PAK Presiden:

Ini adalah surat pertama saya kepada Anda dan sesungguhnya saya ingin menulis surat kepada Anda setiap hari. Saya pernah membaca surat terbuka macam ini yang ditulis oleh kolumnis Art Buchwald yang jenaka ketika Richard Nixon menjadi Presiden Amerika Serikat. Waktu itu Buchwald mengatakan, ”Pak Presiden, dengan surat ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana cara memimpin negara. Berbahagialah Anda karena saya tidak memungut biaya sama sekali untuk nasihat yang saya berikan, sebab saya merasa bahwa sudah menjadi tugas saya sebagai warga negara untuk membantu Presiden mengatasi pelbagai masalah yang muncul hari ini.”

Berharap Perubahan di Tubuh Polisi

Kapolri sekarang dinilai sebagian elemen masyarakat sebagai Kapolri terburuk dalam perjalanan sejarah negeri ini (JP, 23 November 2009). Penilaian demikian tentu saja menempatkan Polri layaknya terpidana akibat vonis distorsi dan degradasi kepercayaan masyarakat.